http://www.juangnews.com/partai-aceh-kembali-dukung-ruslan-untuk-calon-bupati-bireuen/

http://www.juangnews.com/partai-aceh-kembali-dukung-ruslan-untuk-calon-bupati-bireuen/

http://www.juangnews.com/partai-aceh-kembali-dukung-ruslan-untuk-calon-bupati-bireuen/

Partai Aceh Kembali Dukung Ruslan Untuk Calon Bupati Bireuen

Mendikbud: Perbaikan Kurikulum 2013 Dilakukan Bertahap

JAKARTA – Perubahan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013 hingga saat ini masih menjadi tantangan yang harus segera dituntaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pasalnya, kurikulum 2013 mengalami dua proses yaitu pendadaran ide lalu langsung dipaksa diterapkan kepada hampir seluruh sekolah di Indonesia.

“Masalah yang diterapkan dengan cara terburu-buru menimbulkan kegaduhan implementasi di lapangan. Itu terjadi di 112.000 sekolah,” ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam acara kilas balik setahun kinerja Kemendikbud, Rabu (30/12/2015).

Untuk itu, periode ini Kemendikbud menunda penerapan kurikulum itu. Mestinya kurikulum 2013 dilakukan melalui empat proses.

“Pendadaran ide kurikulum dari ide lalu masuk ke desain kurikulum dan dokumen kurikulum. Proses terakhir baru penerapan kurikulum,” terang mantan Rektor Universitas Paramadina.

Menurut Anies, standar bekerja yang harus dimiliki adalah mendekati nol kesalahan dan mendekati sempurna. Kesalahan satu saja dapat mengganggu proses pendidikan Indonesia.

Namun begitu, 6000 sekolah yang telah menjalankan kurikulum 2013 selama tiga semester tetap akan melanjutkan penerapannya.

“Mereka inilah yang jadi sekolah rintisan dan model bagi sekolah lain untuk menerapkan kurikulum 2013 secara ideal,” lanjutnya.

Bagi sekolah lain yang hendak menerapkan kurikulum 2013, diharapkan untuk mengajukan verifikasi terlebih dahulu oleh Badan AKreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM).

“Sekolah yang lolos baru akan ditetapkan sebagai sekolah pelaksana kurikulum 2013,” kata Anies.

Selanjutnya, pelaksanakan kurikulum 2013 akan dilakukan secara bertahap. Misalnya pada 2016/2017 setidaknya 6% sekolah yang menerapkan kurikulum 2013.

Sementara itu, 19% sekolah menerapkannya untuk sebagian kelas sehingga sekolah yang masih menjalankan kurikulum 2006 menyusut hingga 75%.

Pada tahun ajaran 2019/2020, ditargetkan sebanyak 60% sekolah menjalankan kurikulum 2013 di semua kelas sehingga tinggal 40% sekolah yang hanya menjalankan kurikulum sebelumnya.

“Diharapkan pada 2020 semua kelas telah menerapkan kurikulum 2013,” ucapnya

http://anekainfounik.net/2015/12/30/ada-14-kasus-pidana-din-minimi-diminta-diserahkan-ke-polri/

Polri menyebut Din Minimi dan kelompoknya harus diserahkan ke Polisi. Sebab, ada 14 kasus pidana terkait Din Minimi yang telah diusut Polri sejak jauh hari.

“Kan itu sudah jadi DPO Polri karena termasuk salah satu orang yang dicari di Aceh. Karena dia sudah tidak punya ruang gerak, sudah terpojok karena sudah kita tutup semua. Dia itu ada 14 LP, termasuk pembunuhan, perampokan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2015).

Baca juga: Din Minimi Menyerahkan Diri, Kapolri: Proses Hukum Tetap Berjalan

Anton menambahkan, jika kasus pidana Din tidak diusut, maka akan menjadi plajaran hukum yang buruk bagi masyarakat luas.

“Justru banyak juga masyarakat yang mempertanyakan, ‘kalau begitu saya merampok saya menyerahkan diri saja biar dibebaskan’. Nah, apa mau begitu? Harus diserahkan ke Polri, kita akan usut sesuai dengan undang-undang, karena memang ada korban, ada kerugian,” paparnya.

Baca juga: Kapolri: Walau Serahkan Diri, Proses Hukum Din Minimi Tetap Berlanjut

Anton mengatakan, Din dan kelompoknya saat ini masih di bawah penanganan Badan Intelijen Negara (BIN). Polri akan berkoordinasi dengan BIN terkait tindaklanjut selanjutnya.

“Enggak tahu (kapan dilimpahkan ke Polri), mungkin masih perlu pemeriksaan BIN. Kita kan tidak menangani masalah politisnya, kita masalah hukum saja,” tutupnya.

Sementara itu, Komisi III DPR yang membidangi hukum menyebut pemberian amnesti bisa dilakukan.

“Secara hukum dapat dipertimbangkan untuk diberikan. Kami tunggu masukan dari pemerintah untuk beri amnesti ke pihak-pihak itu,” kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).

Kalaupun amnesti itu diberikan, harus ada janji dari Din Minimi serta kelompoknya untuk tidak mengulangi kejahatannya. Sinyal pemberian amnesti itu diberikan oleh Aziz.

“Bisa saja diberikan. Komisi III bisa memahami itu, tentu dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ucap politikus Golkar ini.

Din Minimi meminta amnesti untuk dirinya dan 120 anggota yang baru saja turun gunung. Sementara untuk puluhan anggotanya yang kini sudah mendekam di penjara, juga diminta agar diberikan amnesti.

Kepala BIN Sutiyoso yang menjadi fasilitator sudah mengontak pejabat terkait. Menurutnya, hal itu mungkin dilakukan.

“Saya sudah mengontak Jokowi, Menkum HAM, dan Ketua Komisi III DPR,” jelas Sutiyoso, Selasa (29/12/2015).

Peran Penyuluh Agama Islam

Penyulu2222h Agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan. Adapun Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Fungsi Penyuluh Agama Islam a) Fungsi Informatif dan Edukatif Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya aebagai da’i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai denga tuntutan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. b) Fungsi Konsultatif Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalaqn mqasyarakat secara umum. c) Fungsi Advokatif Penyuluh Agama Islam memiliki mtanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Di Aceh, Isu MEA Kalah oleh Pilkada

BANDA ACEH – Meski tinggal sembilan hari lagi (terhitung 31 Desember 2015) Indonesia resmi memberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau era perdagangan bebas bagi negara-negara Asean, tapi isu itu tidak populer di Aceh. Isu MEA malah kalah dengan isu pemilihan kepala daerah (pilkada), meski akan berlangsung pada tahun 2017.

“Ya, sejauh yang saya pantau, di daerah kita ini isu MEA kalah populer dibanding isu pilkada. Hampir tak ada yang peduli,” ujar Erna Ufni, Ketua Korps HMI-Wati (Kohati) Cabang Banda Aceh dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Aceh dalam Konteks MEA” yang berlangsung Senin (21/12) sore.

FGD yang dihadiri 20 peserta terpilih itu diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Aceh di Ruang Memorial Perdamaian Aceh yang berada di lantai satu kantor itu.

Dalam FGD itu mayoritas peserta menyebutkan, hampir tidak ada sesuatu yang spesifik dan konkret dilakukan Pemerintah Aceh bersama jajarannya dalam merespons MEA.

Fasilitas pelabuhan ekspor impor yang dimiliki Aceh sejak 2013, yakni Pelabuhan Krueng Geukueh, hingga kini pengelolaannya malah seperti tidak tersistem. “Kapal-kapal enggan masuk, karena waktu pulang tidak tahu apa yang bisa dibawa dari Aceh. Saya khawatir, di era MEA, Aceh justru akan menjadi sasaran empuk produk-produk dari negara-negara Asean selain Indonesia,” kata Ir Suraiya Kamaruzzaman, Direktur LSM Flower Aceh.

Ia ingatkan bahwa saingan sumber daya manusia (SDM) Aceh di era MEA ini adalah SDM dunia, bukan lagi sesama orang Aceh dan Indonesia. Hal itu, menurut Suraiya, mestinya diantisipasi oleh Pemerintah Aceh dan oleh segenap komponen masyarakat Aceh. Misalnya, dengan meningkatkan skill kerja, kemampuan bahasa Inggris, networking, dan memiliki sertifikasi atau lisensi keahlian.

Dra Naimah Hasan MA menyebut, MEA mirip dengan era tsunami. Bedanya, tsunami merupakan sesuatu yang unpredictable, sedangkan MEA sesuatu yang bisa diprediksi. “Nah, alangkah ironisnya bila kita tidak menyiapkan segala sesuatunya menghadapi era MEA ini, sampai suatu saat Aceh akan diserbu oleh produk-produk luar dan pekerja terampil dari luar negeri.”

Pelatihan Kerajinan Sandal

Peserta pelatihan kerajinan sandal yg di adakan di komplek dayah baitul huda ulee rabo jeunieb kab bireuen aceh yg di adakan oleh home industri al huda.smg sukses amin